MEDIANITIZEN.COM – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi yang baru mencapai 30 persen hingga pertengahan tahun 2025 memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Komisi III DPRD meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bekerja lebih serius dan mendesak Wali Kota segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Dr. H.
Abdul Muin Hafied, SE, M.Pd., menilai rendahnya capaian PAD mencerminkan
lemahnya serapan anggaran dan kurang optimalnya kinerja Bapenda.
“Hari ini PAD baru mencapai 30 persen,
artinya serapan anggarannya belum maksimal. Dalam laporan LKPJ 2024 yang lalu,
kami sudah memanggil Dispenda dan bahkan melakukan inspeksi mendadak. Kami
temukan beberapa sektor potensial, seperti perhotelan, yang serapannya masih
sangat rendah,” ungkapnya kepada medianitizen.com, Rabu (28/5/2025).
Abdul Muin menambahkan, kondisi ekonomi yang
belum stabil memang menjadi salah satu faktor, namun itu tidak bisa dijadikan
alasan utama. Ia menekankan perlunya langkah cepat dan konkret dari pemerintah
daerah untuk mendorong peningkatan PAD.
“Saya mengingatkan kepada pemerintah daerah,
khususnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota, agar menjadikan peningkatan PAD
sebagai skala prioritas. Meskipun kita sedang dalam masa transisi pemerintahan,
bukan berarti kinerja boleh melambat,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Partai
Amanah Nasional Pembangunan ini menyoroti dampak langsung yang akan dirasakan
masyarakat jika PAD terus melemah.
“Kalau PAD rendah, otomatis pembangunan akan
terganggu. Infrastruktur yang sudah direncanakan dan dianggarkan bisa tertunda,
termasuk program-program pelayanan publik lainnya. Ini akan menimbulkan masalah
baru bagi warga,” tegasnya.
Untuk itu, Komisi III DPRD Kota Bekasi
memberikan “warning” kepada Bapenda agar bekerja lebih keras dan transparan. Ia
juga mendesak kepala daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
kinerja OPD, mengingat tahun anggaran sudah memasuki pertengahan.
“Kita sudah masuk ke triwulan ketiga,
kegiatan pembangunan masih minim. Harusnya OPD digenjot dari sekarang. Kami
minta Wali Kota segera ambil langkah tegas,” tutupnya.
(ADV/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi)
