MEDIANITIZEN.COM – Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mencatat sebanyak 99 rekomendasi hasil evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun 2024.
Rekomendasi tersebut disusun melalui rapat kerja bersama mitra kerja komisi, melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Hasilnya diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi yang digelar pada Senin (19/5/2025).
Evaluasi ini menjadi wujud pengawasan legislatif sekaligus upaya mendorong transparansi dalam tata kelola pemerintahan, melalui prinsip check and balance antara legislatif dan eksekutif. Selain itu, rekomendasi ini menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan 2024–2029.
Adapun rincian rekomendasi berdasarkan bidang sebagai berikut:
* Sekretaris Daerah: 1 rekomendasi
* Sekretariat DPRD: 3 rekomendasi
* Inspektorat: 7 rekomendasi
* Satpol PP: 8 rekomendasi
* Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat): 4 rekomendasi
* BKPSDM: 7 rekomendasi
* Disdukcapil: 4 rekomendasi
* Bakesbangpol: 5 rekomendasi
* DPMPTSP: 5 rekomendasi
* DP3KB: 3 rekomendasi
* Diskominfostandi: 4 rekomendasi
Selain itu, unsur kecamatan dan kelurahan se-Kota Bekasi turut menyumbang 58 rekomendasi, menunjukkan bahwa evaluasi mencakup hampir seluruh aspek pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
Juru Bicara Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Fendaby Surya Putra, menyatakan bahwa rekomendasi ini merupakan bagian dari sistem pengawasan konstruktif yang bertujuan memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.
“Rekomendasi ini kami rumuskan berdasarkan laporan kinerja strategis dari seluruh OPD. Ini adalah bentuk nyata dari perimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif, serta komitmen bersama untuk mewujudkan visi misi kepala daerah,” ujar legislator dari Fraksi PKS itu.
Ia berharap, rekomendasi ini menjadi masukan strategis bagi OPD agar kinerja ke depan semakin optimal, efisien, dan selaras dengan target pembangunan daerah.
Komisi 1 DPRD Kota Bekasi juga menegaskan pentingnya pemantauan berkelanjutan dan dialog terbuka dengan pemerintah daerah untuk memastikan rekomendasi dijalankan dan membawa dampak nyata bagi masyarakat.
"99 rekomendasi ini diharapkan menjadi landasan perbaikan dan inovasi kebijakan lintas sektor, guna menjawab tantangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan,” tutup Fendaby.
(ADV/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi)
