Oleh : Annisa Azzahra
Mahasiswi, Guru dan Aktivis Dakwah Remaja
Menutup kalender tahun 2025, meninggalkan kesan yang mendalam bagi Gen Z. Di tengah stabilitas politik yang dijaga oleh pemerintahan Prabowo Subianto, Gen Z merasakan tekanan ekonomi yang semakin berat. Harga rumah yang melambung, inflasi yang tinggi, dan pasar kerja yang tidak pasti membuat mereka merasa terjepit.
"Kata siapa, 2025 ga kerasa? Kerasa kok," ucap seorang Gen Z, menggambarkan betapa cepatnya waktu berlalu dan betapa beratnya tantangan yang dihadapi. Banyak Aktivis muda yang bersuara, salah satunya @Virdian Aurellio yang membuat tagar #LawanButaPolitik membongkar makar pemerintah saat ini yang di mana tidak cukup peduli dengan kebutuhan Gen Z.
"Gen Z tidak hanya butuh janji, tapi butuh tindakan nyata yang berpihak pada masa depan kami" ujarnya.
Gen Z pun belajar beradaptasi. Media sosial akhirnya menjadi ruang paling masuk ketika bersuara di depan gedung pemerintah tak lagi didengar. Lewat unggahan, meme, sindiran, tagar dan podcast, Gen Z dapat menyampaikan sikap politisnya, alih-alih justru yang paling dapat menyentuh realita kehidupannya.
Namun, upaya bersuara ini justru sering disalahpahami. Pejabat publik, seperti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, sempat menyindir anak muda yang dianggap lebih suka "curhat" di media sosial daripada mencari solusi (Kompas.com, 16/10/25).
Sindiran ini terasa tidak adil bagi Gen Z. Bagaimana mereka bisa mencari solusi jika harga rumah naik lebih cepat dari gaji, pasar kerja didominasi kontrak jangka pendek (PKWT berkali-kali), dan inflasi terus menggerus tabungan?
Semua masalah ini bukanlah akibat kemalasan, melainkan dampak dari kebijakan politik dan ekonomi yang sudah salah arah sejak lama.
Yang baru-baru ini justru munculnya berbagai teror dan ancaman terhadap aktivis muda. Dikirimkannya bangkai ayam, dilemparkannya telor, hingga perusakan barang pribadi (Tempo.co/30/12/25).
Pola ini terlihat sebagai upaya pembungkaman atau psychological warfare (penyerangan psikologis) suara kritis anak muda. Masalah ini bersifat sistematis, tujuannya jelas, agar anak muda dan jurnalis takut untuk mengulik isu-isu sensitif yang merugikan penguasa.
Politik jelas berpengaruh terhadap Gen Z. Kuliah mahal, susah cari kerja, ruang berekspresi makin sempit, ditambah banyak berita teman sekawan Gen Z yang terancam di jeruji besi. Yang akhirnya memaksa Gen Z mengambil peran bersuara, meskipun seringkali suara itu membentur dinding tebal kekuasaan dan berakhir tidak terdengar.
Reset 2026
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Gen Z menyumbang sekitar 27,49% dari total populasi Indonesia, atau setara dengan 74,49 juta jiwa. Angka yang besar ini, jika dipadukan dengan kemahiran teknologi digital, menjadikan mereka aktor potensial dalam transformasi sosial-politik. Sebagaimana ditegaskan oleh Hannanda (2024), mereka bukan sekadar penonton, melainkan subjek yang mampu mengubah arah demokrasi, isu HAM, hingga keberlanjutan lingkungan di masa depan.
Narasi "Reset 2026" mulai menggema sebagai bentuk perlawanan Gen Z terhadap politik pemerintahan. Reset ini bukan sekadar pergantian tahun, melainkan tuntutan untuk membongkar ulang tatanan politik, sosial, dan ekonomi yang dirasa sudah gagal mengakomodasi hak-hak rakyat, serta memberi kejelasan terhadap tuntutan "17+8" pada gelombang demonstrasi Agustus kemarin. Tuntutan tersebut mencakup pemulihan independensi lembaga negara, penghentian komersialisasi pendidikan, hingga jaminan atas perumahan rakyat yang terjangkau.
Reset 2026 adalah ultimatum : bahwa jika sistem yang ada terus-menerus memunggungi masa depan kami, maka mereka yang akan menggulingkan pemerintahan seperti Gen Z di Nepal.
Judul besar ini diambil dari diskusi buku yang pernah diselenggarakan di 45 titik di Indonesia, "Reset Indonesia", salah satunya di Madiun yang dipaksa gusur oleh aparat. Menimbulkan tanda penting, takutnya pemerintah pada bangkit pemikiran politik anak muda.
Diambil dari Millennial and Gen-Z Report (IMGS) oleh IDN Times, penelitian menunjukkan bahwa generasi muda saat ini menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap lembaga politik formal. Suara rakyat dalam demokrasi dianggap ajang 5 tahunan sekali. Tidak memberikan solusi dan efek nyata dalam kehidupan. Justru saat ini malah diambang kehancuran. Tuntutan tak pernah didengar, akhirnya Gen Z bertanya adakah sistem yang mampu berpihak pada rakyat?
Selain pemikiran anak muda tentang kekuasaan yang kotor, sebagian mereka juga ada yang ingin terjun langsung dalam perpolitikan, berpikir dapat melakukan perubahan, tetapi ujung-ujungnya hanya dimanfaatkan atau sekedar menjadi tim sukses atau pengumpulan suara waktu Pemilu saja. Padahal, potensi besar anak muda harusnya bisa lebih dari itu, bukan hanya menjadi pelengkap mesin politik demi kepentingan orang-orang tertentu yang ingin mempertahankan posisinya.
Ali Syari’ati (Tokoh pemuda Iran) mengenai peran intelektual muda. Syari'ati mengungkapkan bahwa tugas kaum muda bukan sekadar mengumpulkan massa, melainkan menjadi "Penyuluh" (Raushan Fikr). Ia menekankan bahwa penggalangan massa tanpa kesadaran politik hanya akan berakhir pada mobilisasi kosong; gerakan yang kolektif mampu membuat kekuatan yang tak terbendung untuk meruntuhkan pemerintahan yang dzalim. Untuk itu, pemuda seperti Gen Z perlu adanya literasi politik. Kita bisa melihat bagaimana dulu Rasulullah SAW menjadi pemimpin perpolitikan Islam yang disebut dengan "ri‘ayah syu’un al-ummah" (mengatur urusan umat). Di sini, Rasulullah SAW mengabdi dan menjalankan urusan kepentingan rakyat sesuai aturan Allah SWT. Tidak ada kepentingan, perebutan kekuasaan atau jabatan. Kuncinya ada pada sistem, yaitu sistem Islam yang pemimpin dan rakyatnya tunduk patuh terhadap hukum Allah SWT.
Sistem Islam
Allah SWT berfirman :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh (kaffah), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.”
(QS. Al-Baqarah: 208)
Kaffah disini ialah menuntut penerapan secara sempurna. Baik dalam akidah, moral etika, ataupun bernegara. Implementasi ini menjadi tantangan di tengah arus sekularisme yang mencoba memisahkan agama dari urusan publik. Demokrasi ala sekularisme merupakan alat politik oligarki dalam menguasai SDM dan SDA sepenuhnya. Seolah melupakan bahwa kedaulatan dan kekuasaan hakiki sebenarnya adalah milik Allah semata.
Urgensi penyatuan antara agama dan kekuasaan ini pun telah lama diingatkan oleh para ulama besar. Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan perumpamaannya:
الدِّيْنُ وَالسُّلْطَانُ تَوْأَمَانِ، وَلِهَذَا قِيْلَ: الدِّيْنُ أُسٌ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَا لاَ أُسَ لَهُ فَمَهْدُوْمٌ وَمَا لاَ حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ
“Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Oleh karena itu, sering dikatakan agama adalah fondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki fondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap.” (Al-Iqtishâd fî al-I’tiqâd, 1/78).
Tanpa kekuasaan yang menjaga, kebenaran agama akan mudah tercerabut. Begitu pula sebaliknya, kekuasaan tanpa fondasi agama, akan berubah menjadi tirani yang menzalimi rakyat. Hal senada diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir saat menafsirkan QS. Al-Isra’ [17]: 80 dengan mengutip Qatadah ra. Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menyadari bahwa dakwah dan penegakan hukum-hukum Allah—termasuk menjamin hak-hak rakyat seperti yang dikeluhkan Gen Z hari ini—membutuhkan dukungan kekuasaan (sulthan).
Kekuasaan tersebut bukanlah beban, melainkan rahmat Allah yang berfungsi sebagai perisai. Tanpa adanya kekuasaan yang berpihak pada hukum Allah SWT, maka hukum rimba akan berlaku: yang kuat akan terus memangsa yang lemah, dan aspirasi kaum muda akan terus membentur dinding tebal ketidakadilan. Maka, "Reset 2026" bagi Gen Z seharusnya bukan sekadar ganti wajah pemerintahan, melainkan momentum untuk kembali pada sistem yang mampu mengayomi rakyat sesuai tuntunan-Nya.
Wallahu a'lam bish shawab
